Mahasiswa Dan Politik

Keberadaan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan politik dalam konteks bernegara/bangsa sedikit banyak merupakan fenomena universal. Pada beberapa bangsa/Negara, hampir setiap perubahan sosial besar yang terkait dengan kekuasaan, selalu melibatkan peran mahasiswa. Begitu pula dengan pengalaman sejarah mahasiswa di Indonesia, peran mahasiswa sebagai kekuatan politik sangat dirasakan.

Dapat dikatakan, mahasiswa menjadi salah satu inisiator dan atau agen dalam diskursus ide/ideologi gerakan-gerakan sebelum dan setelah kemerdekaan serta zaman Reformasi di Republik Indonesia.

Mahasiswa merupakan bagian dari kelompok bermasyarakat/sosial yang secara khusus mendapat kesempatan mengikuti proses pendidikan formal di bangku kuliah perguruan tinggi. Potensi bekal pengetahuan yang didapat lewat bangku kuliah atau pendidikan tinggi ini, menyebabkan mahasiswa kerap dianggap sebagai salah satu segmen/bagian penting dalam kelompok sosial masyarakat. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa mahasiswa sebagai kelompok terpelajar intelektual atau kelompok strategis.

Memudarnya Rasa Nasionalisme

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, terorisme dan lain sebagainya. Menimbulkan suatu ataupun banyak permasalahan. Salah satunya adalah rendahnya rasa Nasionalisme Bangsa Indonesia. Memang itu tidak bisa dipungkiri, karena masyarakat lebih memilih untuk kelangsungan hidupnya dari pada memikirkan hal-hal seperti itu yang dianggapnya tidak penting. Padahal rasa nasionalisme itu sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern , bangsa yang aman dan damai, adil dan sejahtera.

Kurangnya nasionalisme dan hilangnya spirit kemerdekaan di kalangan generasi penerus bangsa saat ini ternyata membawa dampak atau pengaruh yang cukup besar terhadap keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini.

Berbagai pengaruh globalisasi dan informasi dan kurangnya pendidikan fisik terutama di bidang kesejarahan seakan menjadi ancaman serius bagi generasi muda dalam memaknai dan menggelorakan semangat kemerdekaan di dalam jiwa mereka.

Korelasi Pendidikan Dan Kepemimpinan

Masih segar dalam ingatan, beberapa waktu lalu, Indonesia masuk dalam daftar indeks negara gagal versi lembaga riset The Fund for Peace. Sebelum lembaga ini merilis hasil penelitiannya, negeri yang peringkat Human Development Indexnya (HDI) selalu bertengger di atas 100 ini juga pernah di ‘deklarasikan’ sebagai negeri auto pilot. Kondisi tersebut menjadi bukti sekaligus penguat rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap bangsa dan pemimpinnya. Apalagi pertikaian elit politik bagaikan kebakaran hutan dimusim kemarau, semakin memanas dan tak berkesudahan. Suasananya semakin terasa tidak sehat ketika menjelang perebutan tampuk kekuasaan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Wacana kepemimpinan muda yang diharapkan menjadi penawar dari krisis kepemimpinan yang adapun menjadi sepi dan semakin tak berarti. Selain belum mampu menjadi dalang, latar belakangnya tidak lain karena keberadaan kaum muda yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan akut bangsa justru menjadi penyebab permasalahan itu sendiri. Tidak salah kalau kemudian memunculkan antipati masyarakat yang salah satu indikatornya dapat kita lihat dari pengelembungan suara golput dan kehadiran kaum independen dalam kontes demokrasi. 

Stop Politik Uang Pilkada Sumatera Utara

Jika tidak berhalangan, 7 Maret 2013 Masyarakat Sumatera Utara akan memilih calon kepala daerah yang baru. Tentunya masyarakat sudah memiliki pilihan dan pilihan itu kita harapkan bisa memberikan kontribusi bagi nasib pembangunan Sumatera Utara lima tahun ke depan. Kendati demikian, pada pemilihan kali ini kita berharap para kandidat calon Gubernur dan wakil Gubernur bisa menang dan terpilih dengan cara-cara yang jujur tidak melakukan politik uang kepada masyarakat pemilih.

Money politics atau politik uang kerap mewarnai dan menodai wajah demokrasi di Indonesia. Dalam alam demokrasi, keterlibatan warga merupakan kontribusi dalam pembangunan politik di suatu daerah dengan asusumsi bahwa mereka yang dipilih merupakan perwakilan dari mereka yang memilih. Secara sederhana, politik uang dapat diartikan sebagai segala sesuatu tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu.

Peran Partai Politik Di Indonesia

Parpol adalah kelompok yang kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan motivasi dengan ideologi tertentu yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu. Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu tentu membutuhkan dukungan yang besar dari rakyat. Rakyat akan memilih partai yang dapat memperjuangkan aspirasinya. Dari situ dapat dilihan betapa pentingnya peranan partai politik, khususnya dalam menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan.

A.  Peran Partai Politik pada Era Penjajahan

Pertumbuhan Partai Politik di Indonesia telah mengalami pasang surut. Kehidupan Partai Politik baru dapat di lacak kembali mulai tahun 1908. Pada tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktu itu seperti Budi Oetomo belum bisa dikatakan sebagaimana pengertian Partai Politik secara modern. Boedi Oetomo tidak diperuntukkan untuk merebut kedudukan dalam negara (public office) di dalam persaingan melalui Pemilihan Umum. 

Hilangnya Makna Demokrasi Yang Sesungguhnya

Yang sedang kita lalui sekarang ini adalah hari-hari yang sedang sangat rawan-rawannya bagi kehidupan hati nurani, akal sehat dan kemanusiaan. Hari-hari penghancur logika, penjungkir-balik rasionalitas dan peremuk kejujuran. Hari-hari di mana pengetahuan dan ilmu manusia diselubungi oleh kegelapan, atau sekurang-kurangnya keremangan. Hari-hari di mana manusia, kelompok-kelompok masyarakat, lembaga dan birokrasi sejarah, bukan saja tidak memiliki akurasi, kejernihan dan kejujuaran dalam menatap hal-hal di dalam kegelapan – tapi lebih dari itu bahkan tidak semakin bisa mereka pilahkan beda antara cahaya dan kegelapan.

Inilah hari-hari di mana kebanyakan manusia bukan hanya kehilangan alamat kemanusiaannya, alamat rohaninya, alamat moralnya, lebih dari itu juga kehilangan alamat sosialnya, alamat politik, ekonomi dan kebudayaannya. Inilah hari-hari di mana standar-standar pengetahuan bersifat terlalu cair, di mana pilar-pilar ilmu dan pandangan kabur pada dirinya sendiri, di mana kepastian hukum bersifat terlalu gampang dilunakkan dan diubah bentuk maupun substansinya sehingga juga sangat gampang kehilangan kepastiannya.

Demokrasi Sebagai Kambing Hitam

Dalam buku The Mahabharata of Vyasa karya P Lal (New Delhi,1981) diceritakan secara sangat dramatis bagaimana Kanika, sang penasihat politik Destarasta, memberi nasihat kepada Pejabat Raja Hastinapura itu.

“Yang Mulia”, demikian nasihatnya, “seorang raja dapat memerintah dengan berbagai sistem dan cara. Tapi ingat, tidak ada gunanya seorang raja memberikan perintah jika perintah itu tidak dilaksanakan. Penting bagi seorang raja bisa menyembunyikan kelemahan seperti seekor kura-kura menyembunyikan kepalanya. Maka sedikit berpura-pura tuli dan buta akan menolong”. Nasihat Kanika itu disampaikan kepada Destarastra yang sedang mengalami kebingungan menghadapi kenyataan semakin merosotnya legitimasi politiknya.