Senin, 07 Januari 2013

Korelasi Pendidikan Dan Kepemimpinan


Masih segar dalam ingatan, beberapa waktu lalu, Indonesia masuk dalam daftar indeks negara gagal versi lembaga riset The Fund for Peace. Sebelum lembaga ini merilis hasil penelitiannya, negeri yang peringkat Human Development Indexnya (HDI) selalu bertengger di atas 100 ini juga pernah di ‘deklarasikan’ sebagai negeri auto pilot. Kondisi tersebut menjadi bukti sekaligus penguat rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap bangsa dan pemimpinnya. Apalagi pertikaian elit politik bagaikan kebakaran hutan dimusim kemarau, semakin memanas dan tak berkesudahan. Suasananya semakin terasa tidak sehat ketika menjelang perebutan tampuk kekuasaan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Wacana kepemimpinan muda yang diharapkan menjadi penawar dari krisis kepemimpinan yang adapun menjadi sepi dan semakin tak berarti. Selain belum mampu menjadi dalang, latar belakangnya tidak lain karena keberadaan kaum muda yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan akut bangsa justru menjadi penyebab permasalahan itu sendiri. Tidak salah kalau kemudian memunculkan antipati masyarakat yang salah satu indikatornya dapat kita lihat dari pengelembungan suara golput dan kehadiran kaum independen dalam kontes demokrasi. 
Sementara itu, di satu sisi persoalan anak dan remaja yang menjadi kandidat penyelesai persoalan bangsa di masa depan juga semakin terjebak dengan budaya hedonisme dan rasa kebangsaan yang minim. Persaingan budaya semakin menjadi perangkap bagi mereka. Pragmatisme juga menjadi darah daging dalam kehidupanya. Bukan suatu berita baru ketika kita melihat adanya perkelahian antar pelajar, keterlibatan mereka dalam rotasi narkoba, dan perilaku jahat lainnya. Sebuah realitas yang  semakin mengaburkan harapan untuk Indonesia lebih baik. Bagaimana tidak? Waktu akan menghantarkan mereka untuk menerima estafet pembangunan bangsa ini untuk berperangai yang sama dengan mereka yang sekarang sedang diberi amanah menjalankan rotasi pemerintahan.
1.   Apakah Pendidikan Gagal?
Pastinya ada satu wilayah yang menjadi sorotan ketika problematika seperti yang dipaparkan -baru sedikit- di atas itu terjadi. Sekali lagi paparan itu tidak mampu mewakili suasana psikologis masyarakat mengenai betapa tipisnya harapan untuk menatap bangsa kedepan. Pendidikanlah yang akan mendapatkan ultimatum untuk bertanggungjawab. Tapi apakah lantas pendidikan selama ini dianggap gagal? Pasti akan muncul jawaban yang datangnya dari dua arah. Salah satunya argumentasi yang mengatakan masih ada output dari pendidikan bangsa yang masih menghasilkan para generasi cerdas, kompetitif, dan bermoral. Persis seperti makna pendidikan yang tercantum dalam payung hukum pendidikan itu sendiri. 
Akan tetapi sebagai usaha perbaikan, pendapat mengenai kegagalan pendidikan itu tidak harus segera dibantah. Jangan sampai seperti beberapa tokoh bangsa yang bagaikan kebakaran jenggot ketika mendengarkan Indonesia mendapat predikat sebagai negara gagal tadi. Akhirnya hanya terjadi adu argumen tanpa adanya niat dan usaha untuk memperbaiki kemerosotan nilai dalam kehidupan masyarakat.
Seharusnya kegagalan pendidikan dijawab dengan usaha untuk memperbaiki pola pendidikan itu sendiri, baik yang bersifat formal maupun pendidikan lainnya yang berpusat di keluarga dan masyarakat. Dan yang terpenting untuk diingat adalah ketika seseorang mengatakan pendidikan itu gagal, maka sebenarnya orang tersebut mendeklarasikan dirinya adalah bagian dari penyebab kegagalan pendidikan itu sendiri. Pernyataannya itu harusnya berbuah pada sebuah sikap ke arah positif sebagai usaha memperbaiki apa yang dinyatakannya. Bukankah begitu?
Atas kesadaran inilah, sebagai bentuk usaha preventif pemerintah memvulgarkan kembali pentingnya pendidikan karakter dan budi pekerti. Meski arah pendidikan ini lebih banyak dititik beratkan ke satuan pendidikan (sekolah) dengan pola yang kaku sehingga berbuah formalitas pelaksanaan. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk menciptakan generasi yang tahan uji dan teruji integritasnya nanti. Bukan diukur hanya dengan sekedar test di atas kertas dan kemudian memberikan penilaian secara spontanitas. Karena pembentukan karakter adalah proses perjalanan yang tidak hanya bisa disulap melalui perangkat pembelajaran di sekolah.  Karena memupuk budi pekerti adalah pekerjaan bersama bagi sekolah, keluarga, dan masyarakat. 
2.   Kembali kepada Fitrah
Tidak akan terjadi kehadiran pemikiran untuk menghadirkan  kerja-kerja baru yang hanya akan menggerogoti tubuh pendidikan itu sendiri. Kita bersama mendengar sebelum mencuatnya pendidikan karakter dan budi pekerti, juga telah lahir propaganda ‘baru’ dalam tubuh pendidikan itu sendiri. Katanya bertujuan memperbaiki kondisi yang kritis itu. 
Sebagai contoh karena ketakutan akan hilangnya budaya lokal akhirnya memunculkan konsep yang mengakomodir penguatan budaya lokal dengan sebuah kurikulum baru. Walau pada kenyataannya tergerus oleh standarisasi nasional melalui evaluasi yang bernama ujian nasional. Begitu juga dengan masalah korupsi, ketidaksadaran dalam melestarikan  lingkungan hidup, meluasnya perusakan terumbu karang dan lain sebagainya. Kesemuanya ini memunculkan konsep yang diniatkan untuk disandingkan dengan kurikulum di setiap sekolah. Padahal mata pelajaran yang ada saja belum berjalan dengan maksimal dan standar kompetensi lulusan masih banyak yang belum tercapai. 
Oleh karenanya, perlu kesadaran bersama ketiga kompenen tadi (sekolah, keluarga, dan masyarakat) untuk kembali memaknai pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang baik adalah keteladanan dan memberikan ruang bebas untuk kreatifitas. Harus ada keseimbangan porsi dalam pengembangan akal dan sikap. Ketika kondisi ini timpang dan diperberat oleh suasana adanya salah satu atau semua dari kompenen tadi yang tidak mendukung. Terjadilah seperti apa yang kita dengar. Anak terperangkap dalam kekerasan baik fisik atau psikologis, kasus narkoba, terinfeksi HIV/AIDS, dan perilaku lain yang menunjukkan tingkat demoralisasi yang tinggi. 
Adanya intervensi politik dalam tubuh pendidikan juga merupakan sesuatu yang harus dihindari. Jika pendidikan itu mampu dilaksanakan tanpa adanya tekanan politis dengan berbagai kebijakan populer yang tidak etis, maka pendidikan itu hanya akan menjadi simbol dalam strata kehidupan belaka. Maka tak usah cemas dan berpura bermuka sedih ketika menyaksikan perbuatan anak bangsa yang merongrong martabat bangsanya sendiri tersebut. Apalagi berharap akan lahirnya pemimpin seperti yang kita idamkan. Bak kata pepatah ‘jauh panggang dari api.’ Mustahil semua keinginan itu tercapai ketika pendidikan hanya dijadikan ladang uji coba pendapat dan pemuas hasil kebutuhan dalam melihat sebuah hipotesis penelitian. 
Perlu disadari, kegagalan pendidikan pada satu generasi akan melahirkan kegagalan kembali pada generasi berikutnya. Nah, inilah penyebabnya bangsa ini mengalami keruntuhan kepercayaan terhadap para pemimpin. Kuncinya kembalikan pendidikan pada fitrahnya. Karena pendidikan yang gagal adalah sumber terjadinya krisis kepemimpinan. Dan krisis kepemimpinan adalah sumber dari krisis kehidupan di negeri ini.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar